TNI AL Akhirnya Bongkar Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan, Pantas Saja China Jumawa dan Sewenang-wenang di Perairan Orang

Seperti yang diketahui hubungan Indonesia dengan China sempat memanas beberapa di awal tahun lalu.

Hal ini dikarenakan kapal-kapal China yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Saat itu yang menjadi masalah adalah di perairan Natuna.

Belum lama ini bahkan panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali sempat memberikan fakta mengejutkan mengenai cara China memenangi pengendalian Laut China Selatan.

Dilansir Kompas.com, ia mengungkapkan kalau China membangun pulau buatan di perairan yang berdekatan dengan periran Natuna ini.

"Mereka bangun (pulau buatan) itu hanya dua-tiga tahun. Gerak cepat," ujar Ali dalam diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Lanjutnya, ia juga mengatakan kalau pulau tersebut dibuat dari karang yang ada di perairan Laut China Selatan.

Ali juga mengugkapkan kalau sejumlah pulau bahkan dibangun seperti kota hingga dijadikan pangkalan militer.

"Padahal, itu dari karang, mereka bisa bangun 3.000 meter.


"Itu semua pesawat bisa mendarat di situ.

"Dari bomber, fighter, kargo," ucap Ali.

Selain itu Ali juga mengaku sempat melakukan penyelidikan terhadap aktivitas di pulau tersebut.

Penyelidikan ini dilakukan lewat pemantauan satelit.

Dari penyelidikan inilah diketahui kalau pulau tersebut juga menjadi markas kapal-kapal coast guard milik China.

"Itu mungkin bisa saja keinginan China itu untuk dijadikan garis pangkal militer.

"Meskipun itu bertentangan dengan hukum laut internasional," tuturnya.

Padahal Sudah Dipantau 4 Jet Tempur, Kapal-kapal China Masih Bandel Mondar-mandir di Laut Natuna, Saking Geramnya Jepang Sampai Lakukan Ini untuk Indonesia

Sudah dikasih tahu tapi masih mengulang-ngulang lagi kesalahan, itu namanya ndablek alias bandel.

Istilah tersebut seperti pas disematkan kepada kapal-kapal China yang masih mondar-mandir di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal itu sejatinya sudah sempat melipir setelah kedatangan Presiden Joko Widodo di awal minggu kedua Januari ini.

Mayor Mayor Jenderal Sisriadi juga bilang yang intinya sama saja.

Menurut pengintaian udara yang dilakukan TNI menunjukkan kapal-kapal China telah meninggalkan perairan di sekitar Natuna.

Dikutip dari South China Morning Post pada Kamis (9/1/2020), Jenderal Sisriadi mengungkapkan:

"Kapal-kapal China yang melakukan penangkapan ikan ilegal telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) setelah Presiden Jokowi tiba."

Dalam jumpa pers yang dilakukan Kementrian Luar Negeri China, Gheng Suang bahkan sempat meminta Indonesia untuk tetap tenang menyikapi konflik Natuna.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah China telah melakukan komunikasi mengenai permasalahan Natuna melalui saluran diplomatik.

Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik kedua negara (Indonesia dan China)

Meskipun diidenifikasi sempat meninggalkan perairan Natuna, Pemerintah Indonesia terus memantau dan siaga atas Perairan Natuna.

KRI Usman Harun dan empat jet tempur bahkan dikerahkan TNI untuk meningkatkan patroli pengamanan laut Natuna di Kepulauan Riau.

Sayangnya, meski presiden telah berkunjung ke Natuna dan menegaskan bahwa Natuna adalah milik Indonesia, rupanya tak membuat China menjadi jera.

Diberitakan oleh Kompas TV pada Sabtu (11/1/2020), kapal China berada pada 180 Mil dari pantai Ranai Natuna.

Arogansi China atas Perairan Natuna dipantau oleh pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.

"Jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono seperti dilansir akun facebook Puspen TNI, Sabtu (11/1/2020).

Mengetahui hal tersebut, Indonesia melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal China dengan mengutus KRI Usman Harun, KRI John Lie dan KRI Satsuit Tubun yang juga berkoordinasi dengan Pangkogabwilhan 1.

Dikutip dari Kompas TV, Pangkogabwilhan 1 bahkan menekankan pada komandan Coast Guard China untuk paham mengenai hukum.

Pangkogabwilhan 1 menilai, harusnya China paham tentang hukum laut internasional dan tidak melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah ditentukan.

Ditengah konflik China dengan Indonesia, Jepang hadir memberikan bantuan.

Dalam pertemuan Strategic Dialogue RI-Jepang, di Jakarta, Jumat (10/1/2020), Jepang melalui Menteri Luar Negerinya, Motegi Toshimitsu menyampaikan bahwa mereka sepakat mengintensifkan kerja sama pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia.

“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sebagaimana dilansir di setkab.go.id pada Senin (13/1/2020).

Hal tersebut tentu disambut baik oleh pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut juga mengajak Jepang untuk berinvestasi membangun fasilitas perikanan di pulau-pulau terluar Indonesia, salah satunya di Natuna.

Melansir dari South China Morning Post, (13/1/2020), kapal China terdorong untuk berlayar sejauh itu (di perairan Natuna) untuk mencari tangkapan karena stok ikan di perairan dekat China semakin menipis.

Sementara itu, konflik klaim perairan Natuna antara China dan Indonesia masih terus memanas.

Hal ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh besar terhadap hubungan Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.