Penolakan Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dianggap Berlebihan

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi menilai, penolakan Koalisi Masyarakat Sipil atas Draft Peraturan Presiden TNI Tangani Terorisme karena berpotensi melanggar HAM serta melampaui kewenangan TNI sebagai institusi pertahanan negara dapat dipahami. Namun, penolakan tersebut kurang tepat dan menggambarkan kekuatiran yang berlebihan.

Sebagai bagian dari kesepakatan politik dalam UU No. 5/2018 tentang Anti Teror, keterlibatan TNI dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme secara eksplisit ditegaskan dalam pasal tersendiri (Pasal 43I) dan secara operasionalnya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres),” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (15/5/2020).


Dijelaskan, Muradi, dalam rancangank Perpres tersebut juga secara gamblang dan normatif disajikan terkait batasan dan kewenangan TNI, dan itu setarikan nafas dengan UU No. 5/2018 tentang Anti Teror.

Bahwa kekuatiran adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dari TNI terkait dengan peran dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme adalah bagian yang harus dipahami dan dijadikan penekanan pentingnya pengawasan dari masyarakat sipil,” urainya.

Apalagi, sambung Muradi, dalam uu anti teror Pasal 43J juga telah diamanatkan tentang pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme oleh DPR yang berarti bisa saja Tim pengawas tersebut dibentuk sebagai Sub-komisi atau gabungan dari komisi 3 dan komisi 1.

Disini saya kira ada penekanan pengawasan atas kinerja dan peran tni dalam konteks perannya dalam pemberantasan terorisme di luar fungsi utamanya dalam bidang pertahanan,” terangnya.

Lebih jauh, Muradi mengungkapkan, sebagaimana diketahui bahwa domain utama dalam uu anti teror adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya institusi Polri dan BNPT ada dalam pengawasan komisi III DPR, sedangkan TNI juga menjalankan peran lainnya dalam bentuk operasi militer selain perang (OMSP) dalam pemberantasan terorisme, yang mana mitra TNI di DPR adalah Komisi 1.

Bentuk pengawasan yang lebih efefktif dari publik dan parlemen bisa mengurangi kekuatiran koalisi masyarakat sipil tentang potensi yang ditimbulkan dalam draft Perpres sebagaimana yang dimaksudkan?,” tegasnya.

Sayabkira draft tersebut layak untuk dipertimbangkan untuk disetujui menjadi perpres agar dapat menjadi landasan operasional TNi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia,” pungkasnya.(Ilm)